JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan komitmen Lapindo Brantas Inc untuk menanggung seluruh kerugian akibat semburan lumpur. Termasuk biaya operasional Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur dan relokasi permanen seluruh korban.
"Sejak awal pemerintah dan Lapindo sepakat seluruh beban menjadi tanggung jawab Lapindo, termasuk relokasi," kata Kalla di Kantor Wapres kemarin.
Relokasi 2.700 kepala keluarga dari delapan desa yang kini menjadi kolam penampung lumpur tidak bisa dihindari. Pasalnya, kecil kemungkinan semburan lumpur dapat dihentikan dan volume genangan lumpur hingga 12 September lalu mencapai 6,15 juta meter kubik itu bisa dibersihkan.
"Volume lumpur yang keluar itu per hari 50 ribu meter kubik. Butuh lahan 1,5 hektare per hari untuk menampung lumpur itu. Karena itu, harus dilakukan relokasi permanen. Itu tanggung jawab Lapindo," tuturnya.
Kalla menegaskan, Lapindo tidak bisa mengelak dari kewajiban karena kesediaan untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat semburan lumpur telah dituangkan dalam Keputusan Presiden No.13/2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.
Saat ini, kata Kalla, pengungsi menunggu Pemkab Sidoarjo mempersiapkan pembangunan kompleks perumahan relokasi yang diperkirakan selesai dalam dua tahun. "Sekarang mereka sudah diberi uang kontrak rumah selama dua tahun sambil menunggu relokasi umum," katanya.
Kalla mengingatkan, warga yang telah menerima opsi relokasi tidak berhak lagi menuntut ganti rugi secara material. "Tentu hanya sekali ganti rugi. Kalau sudah dibangunkan rumah, dia tidak berhak lagi mendapatkan ganti rugi lain," katanya.
Ketua Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Basuki Hadimoeljono menyatakan bahwa pihaknya sulit mengendalikan semburan lumpur. "Volume semburan lumpur cenderung semakin besar. Lumpur sudah sulit dikontrol dan berlangsung terus," katanya di Jakarta Kamis malam.
Kabalitbang Departemen Pekerjaan Umum itu menuturkan, tingkat keberhasilan penutupan semburan lumpur dengan metode relief well hanya 10 persen. Pasalnya, tidak mudah menemukan rekahan tanah sebesar tiga inci di kedalaman tiga kilometer di bawah permukaan tanah.
Basuki mengatakan, semburan lumpur telah menggenangi delapan desa, 250 hektare lahan persawahan, dan 23 pabrik. Lumpur juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, seperti jalan tol, rel kereta api, jaringan listrik, jaringan telepon, irigasi, dan drainase.
General Manager Lapindo Brantas Incorporation Imam Pria Agustino kepada DPR mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan dana USD 35 juta selama tiga bulan terakhir. Lapindo memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menanggulangi lumpur panas minus relokasi penduduk hingga Desember 2006 mencapai USD 70 juta. "Dananya berasal dari pihak asuransi," terangnya. (noe)
