Jakarta - Terhenti atau terhambatnya proses reformasi TNI tergantung dari proses reformasi nasional. Guna mendukung reformasi tersebut perlu dukungan penuh dari semua komponen bangsa Indonesia.
"Terhambatnya proses reformasi TNI di bidang tertentu, sangat dipengaruhi juga oleh proses reformasi komponen lainnya yang terlibat di dalam bidang tersebut. Jadi proses reformasi bukanlah berada dalam ruang hampa sehingga banyak hal yang akan mempengaruhinya," kata Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel CAJ Ahmad Yani Basuki.
Hal itu disampaikannya dalam kesimpulan disertasi yang berjudul "Reformasi TNI; Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer di dalam Masyarakat", di Auuditorium FISIP Universitas Indonesia, Depok, Senin (25/6/2007).
Dalam paparannya itu, Yani menyatakan, hasil penelitiannya menemukan 31 item progres reformasi TNI yang sudah dilakukan sejak tahun 1997 hingga 2007. Dari ke-31 item tersebut, 29 item merupakan bagian dari proses reformasi politik dan reformasi birokrasi internal TNI.
Reformasi di bidang hukum seperti adanya perubahan struktur peradilan militer dari Babinkum TNI menjadi di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan proses reformasi bisnis sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
"Komitmen TNI sudah oke. Masalahnya masih ada tarik menarik kepentingan. Ketika pemerintah menarik bisnis militer, namun belum memberikan kompensasi yang pas untuk TNI," jelasnya.
Menurut Yani, TNI sebenarnya selalu mengikuti apapun keinginan rakyat sebab TNI tidak bisa lepas dari seluruh komponen negara lainnya yang merupakan bagian dari rakyat. Makanya, bila dukungan reformasi dari rakyat terhenti, secara otomatis proses reformasi TNI akan terhenti akibat ketidakjelasan komitmen yang ada.
Yani menilai, agar reformasi berjalan seimbang tergantung pada komitmen dari komponen lainnya. "Jadi harus diperhatikan bagaimana kondisi komponen lainnya sehingga mendukung reformasi TNI tersebut," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama itu, Yani juga menyoroti ketidakjelasan pelibatan TNI dalam tugas operasi militer selain perang. Fungsi TNI dalam tugas ini kurang maksimal akibat tumpang tindihnya dengan tugas dan fungsi institusi negara lainnya. (zal/mly)
