JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui ada beberapa pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), yang terkesan ingin memosisikan kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlalu jauh masuk ke dalam urusan-urusan keamanan. Namun begitu Juwono meminta banyak pihak juga perlu memahami fakta di lapangan di mana hingga saat ini, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, masih merasa lebih tergantung dan mengandalkan TNI dalam mengatasi persoalan keamanan daripada ke Kepolisian RI (Polri).

Kondisi seperti itu seringkali terjadi pada situasi dan wilayah konflik, termasuk juga di daerah-daerah terpencil yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Juwono saat ditemui Kompas di ruang kerjanya, Jumat (30/3). Dari fakta di lapangan seringkali yang hadir pertama itu TNI. Mereka (TNI) justru yang pertama kali dihubungi dan dipanggil oleh kepala daerah. Kejadian seperti itu seringkali terjadi dalam kasus tertentu di beberapa daerah, misalnya di Sulawesi Selatan atau Kalimantan, ujar Juwono.

Kesenjangan
Menurut Juwono, kenyataan seperti itu menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi dan fakta nyata di lapangan dengan konsep reformasi sektor pertahanan dan keamanan pada tahun 2000 lalu, yang kemudian melahirkan kebijakan pemisahan institusi TNI dan Polri.

Kesenjangan itu berakibat konsep yang dibuat justru terlalu jauh sementara kesiapan dan kemampuan aparat di lapangan, terutama institusi Polri, masih tertinggal. Kondisi seperti itu diharapkan secepatnya bisa dirubah terutama mengingat kenyataan alokasi anggaran untuk Polri jauh lebih besar jika dibandingkan TNI. Anggaran Polri sekarang hampir Rp 20 triliun. Sedangkan berturut-turut, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, masing-masing hanya Rp 9 triliun, Rp 4,5 triliun, dan Rp 4,9 triliun. Jadi kalau dilihat dari sisi itu aparat Polri seharusnya jauh lebih siap, ujar Juwono.

Juwono lebih lanjut juga melihat pola pikir masyarakat saat ini masih menganggap TNI jauh lebih punya kemampuan dalam menangani masalah-masalah keamanan, dibandingkan Polri. Tambah lagi hubungan masyarakat dan Polri dinilai masih belum tertata baik. Anggapan seperti itu masih belum jauh berubah. Seharusnya, sesuai reformasi TNI kan tidak boleh masuk dan terlibat. Akan tetapi faktanya, masyarakat baru merasa tenang jika TNI sudah turun tangan. Saya juga tidak ingin pukul rata lantas TNI harus dihadirkan di mana-mana. Semua itu memang tergantung kasus per kasus, ujar Juwono.

Juwono mencontohkan, dalam penanganan konflik di Aceh aparat TNI dan Polri diterjunkan bersama-sama. Hal itu karena pemerintah melihat persoalan yang terjadi di sana terkait soal keamanan sekaligus juga soal pertahanan. Sedangkan pada konflik di Maluku, saat posisi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVI Pattimura masih dijabat Kepala Staf TNI AD sekarang, Jenderal Djoko Santoso, pasukan Kostrad diterjunkan justru atas permintaan Gubernur saat itu karena Polisi dan Pemda sudah tidak sanggup lagi.

Tidak terkait pemilu
Lebih lanjut Juwono menolak anggapan pemerintah sengaja menunda pembahasan RUU Kamnas karena khawatir akan berdampak pada posisi pemerintah menjelang dan saat pemilihan umum mendatang. Sampai sekarang draf RUU itu masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah sebelumnya ditangani Dephan dan mengundang banyak kontroversi.

Pembahasan dilakukan dengan melibatkan Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Markas Besar TNI dan Polri. Menurut Juwono, pembahasan itu dilakukan untuk mencari titik temu dan kebulatan pemahaman tentang konsep Keamanan Nasional.

Sumber : Wartawan Kompas Wisnu Dewabrata