Dubes Korea Temui Kapolda----
Ungkap Perampokan di Ubud,Purwoko Beri Waktu Sebulan

Denpasar - Kasus perampokan terhadap pasutri asal Korea Selatan, Lee Jong Tae dan Kim Yung Ok, mendapat perhatian pemerintah Korea Selatan. Duta Besar (Dubes) Korsel untuk Indonesia Lee Sun-Jin menemui Kapolda Bali Irjen Pol. Paulus Purwoko, Rabu (27/12) kemarin. Sementara itu, Kapolda Bali memberi waktu sebulan kepada tim khusus yang diberi mandat mengejar perampok itu. Jika gagal, prajurit reserse dan kriminal terancam digeser.

Duta Besar Korsel untuk Indonesia Lee Sun-Jin tiba di Mapolda Bali pukul 15.30. Dubes Korea itu didampingi Park Sang-hoon (Immigration Attache Embassy of The Republic of Korea) dan Yoon Yeou Gak (Vice President Director Korea-Bali Association). Setelah melakukan pertemuan tertutup sekitar 30 menit, rombongan pejabat Korea itu kembali ke Jakarta.

Dubes Lee Sun-Jin saat dicegat di lobi depan Mapolda mengaku menyerahkan kasus perampokan terhadap warga Korea kepada polisi. Pemerintah Korea percaya Kapolda akan bekerja keras menangkap penjahat yang sudah melukai Lee Jong Tae dan Kim Yung Ok. ''Apakah kasus yang menimpa warga kami sebuah insiden atau tindakan kriminal? Saya serahkan kepada Polri,'' tegasnya.

Ia tak memberi keterangan rinci terkait hasil pertemuan tertutup dengan Kapolda. Dubes Lee Sun-Jin hanya membenarkan kedatangannya ke Bali masih berhubungan dengan kasus perampokan di The Ubud Vilage, Gianyar. ''Sudah ditangani polisi, saya menghormati hukum di Indonesia,'' katanya seraya masuk mobil.



Target Sebulan



Kapolda Bali tak kalah tegas menyikapi ulah perampok yang mengancam nyawa wisman. Jenderal kelahiran Pati, Jawa Tengah itu langsung mengeluarkan garis komando dengan sanksi berat. Isinya, Irjen Purwoko membentuk tim khusus yang melibatkan pasukan Reskrim Polres Gianyar. Kekuatan itu masih ditambah pasukan Reskrim Polda. ''Saya beri waktu sebulan, kasus perampokan di Gianyar itu harus terungkap,'' tegasnya usai menyerahkan sertifikat SKKH di Hotel Nikki, Rabu (27/12) kemarin.

Tim pemburu komplotan perampok sudah terjun ke lapangan. Kapolda menyiapkan penghargaan bagi polisi yang berhasil menangkap penjahat. Reward bagi petugas yang mampu membongkar kasus perampokan di The Ubud Vilage, bisa berupa kredit poin sampai usulan kenaikan pangkat. Toh begitu, sanksi berat juga menunggu jika tim yang diberi mandat gagal melacak penjahat yang sudah melukai dua warga Korea. ''Jika dalam waktu 30 hari tak tertangkap, geser saja pasukan reskrim itu. Kalau sudah tak mampu, lebih baik dipindah sekalian upaya penyegaran,'' tambahnya.

Didesak apakah serius akan mencopot perwira reskrim yang tak memenuhi target, Irjen Purwoko menyatakan tak ada yang main-main. Polri dalam membangun prajurit profesional, salah satu yang dilakukan adalah menyediakan reward dan fanishmen. Menggeser posisi Kasatker sampai anggota terbawah, juga bagian dari kebijakan dalam rangka penyegaran institusi. ''Target awal gagal, mungkin ada toleransi sebulan. Kalau ternyata mentok, saya akan pindahkan mereka,'' katanya.



Tak Lolos



Kapolda juga menyinggung sistem keamanan di TKP. Setelah dicek, ternyata akomodasi itu tak lolos verifikasi Standardisasi Keamanan dan Keselamatan Hotel (SKKH). Artinya, pola pengamanan bagi para tamu tidak memenuhi syarat keenam aspek yang dinilai tim dari Polda. ''Ini salah satu contoh kelalaian pengusaha terhadap keamanan. Begitu ada kasus, pariwisata Bali kena imbas,'' sambung mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

Polri tak hanya berusaha menangkap perampok yang mengancam nyawa korban. Irjen Purwoko menekankan, hal lain yang harus diperiksa menyangkut izin operasional hotel. Informasi yang masuk ke Polda, antara lain kasus jual-beli ''kepala'' di kalangan pelaku pariwisata. Pengelola hotel yang hanya mencari fee dari kedatangan wisman, dinilai sering mengabaikan aspek keamanan. Akibatnya, warga asing yang menginap mudah jadi sasaran penjahat. ''Langkah ke depan, Bali perlu memiliki pola keamanan terintegrasi terpadu.''

Ia mencontohkan sistem banjar di Bali. Pengusaha hotel atau vila di satu kawasan perlu bekerja sama membangun sistem keamanan terintegrasi. Selain menjalin koordinasi, juga dilengkapi peralatan teknologi untuk keamanan bersama. Misalnya, satu vila dirampok yang lain langsung turun tangan memberi bantuan.

Keamanan di Bali adalah persoalan serius bagi wisman. Kapolda menyatakan semua konsul asing mengkliping berita-berita kriminal yang dimuat media massa. Jika ada wisman yang menjadi korban perampokan, tentu sangat cepat sampai ke luar negeri. Pejabat dubes atau konsulat melaporkan tiap perkembangan keamanan di Bali ke negaranya masing-masing. ''Pengusaha hotel jangan hanya mencari untung, aspek keamanan harus diperhatikan. Sisihkan sebagian pendapatan untuk kelengkapan fasilitas keamanan,'' katanya seraya mengaku akan membuat surat untuk konsul asing berbunyi ''pilihlah hotel yang memenuhi syarat SKKH''. (kmb10)

Sumber : (Bali Post)