PERLU tidaknya perempuan disunat atau dikhitan, terus menjadi polemik.
Setelah Departemen Kesehatan menyatakan dari kacamata medis, sunat
justru menyakiti perempuan, Kementerian Peranan Perempuan melontarkan
penolakan secara keras terhadap tradisi itu.

"Tidak benar kalau sunat perempuan itu merupakan kewajiban agama. Kami
menilai itu bukan kultur kita. Kalau sunat untuk anak laki-laki itu
boleh. Sebaliknya untuk perempuan, itu justru menyakitkan jika dilihat
dari kacamata medis,"ujar Menneg Peranan Perempuan, Meutia Hatta di
Jakarta, Rabu (27/9).

Dijelaskannya, sunat bagi perempuan merupakan kebudayaan bangsa Mesir.
Namun, budaya itu tidak sepenuhnya diikuti oleh rakyat Mesir sendiri.
"Tidak semua orang Mesir melakukannya. Ini yang perlu diketahui. Itu
merusak dan kami sudah mengimbau agar perempuan tidak melakukannya. Itu
mutilasi gaya lokal, tubuh untuk tidak utuh lagi. Itu juga praktik
kultur saja, bukan ajaran agama," jelasnya.

Selain menyoroti masalah sunat perempuan, putri proklamator Bung Hatta
ini juga menyayangkan masih banyaknya perempuan yang hidupnya selalu
teraniaya. Bahkan, meski sudah bersuami, banyak perempuan dengan dalih
kemiskinan, diperdagangkan.

Tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang
terorganisasi. Perdagangan orang telah memberikan dampak fisik,
psikologis, dan sosial yang berat bagi korban. "Terutama perempuan dan
anak-anak yang menderita luar biasa. Ini melanggar HAM dan secara tidak
langsung telah merendahkan martabat bangsa," ujarnya lagi.

Diakui Meutia, banyaknya kaum hawa yang diperjualbelikan disebabkan
berbagai faktor seperti ketergantungan, kemiskinan dan faktor
kebodohan."Itu semua karena pendidikan yang rendah. Kita sedang
melakukan berbagai cara agar kaum perempuan tidak lagi mengalami
kekerasan. Meski ada juga laki-laki yang dikerasi istrinya," ujarnya.
JBP/

Symber : In cikeas
http://www.indomedi a.com/bpost/ 092006/28/ depan/utama5. htm