TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah tak setuju dengan peredaran majalah Playboy di Indonesia. "Cuma, masyarakat salah paham seolah-olah saya bisa melarang (peredaran Playboy)," katanya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).
Menurut dia, departemennya tak berwenang melarang peredaran Playboy karena pelarangan bertentangan dengan Undang-undang Pers. Undang-undang itu mengancam hukuman pidana dua tahun kalau pemerintah melarang, mengurangi, menyensor, atau membatasi penerbitan pers. "Pelarangan tak bisa saya lakukan.”
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah tak setuju peredaran Playboy di Indonesia, meski pengelolanya berjanji tak memuat pornografi. Majalah itu rencananya terbit di Indonesia pada Maret.
Sofyan menjelaskan, pemerintah akan mempelajari apakah majalah itu masuk kategori penerbitan pers. Jika ternyata itu termasuk industri percabulan atau pornografi dan melanggar susila, bisa diancam pidana Pasal 282 KUHP. Belum belum bisa dipastikan bahwa Playboy Indonesia termasuk majalah porno karena belum terbit.
Ia mengaku sudah mengumpulkan sekitar 12 media cetak yang terbit di Jakarta, yang isinya lebih parah dan porno ketimbang Playboy. “Kepala Polri akan mengambil tindakan,” tuturnya.
