Komisi I DPR mendesak pencabutan sejumlah Kepmen dan Permen yang dianggap dapat mematikan industri telekomunikasi nasional dan membahayakan keamanan negara. Sejumlah Kepmen dan Permen yang harus dicabut adalah Keputusan Menteri Perhubungan No. 28, 29, 30, 33 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 6 dan 7 Tahun 2005 yang semuanya berkaitan dengan bidang telekomunikasi.

Desakan Komisi I DPR mendapatkan dukungan dari Serikat Karyawan Telkom yang rencananya akan melakukan unjuk rasa pekan depan di Jakarta dengan melibatkan sekitar 15.000 karyawan Telkom dari beberapa Divre.

Dukungan serupa juga pernah disampaikan oleh Ketua DPR Agung Laksono yang menilai PT Telkom adalah aset bangsa yang harus dipertahankan keberadaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choiri menilai seluruh Kepmen dan Permen tersebut adalah Kepmen dan Permen 'maut' bidang telekomunikasi karena mengancam keberadaan industri telekomunikasi nasional.

"Saya katakan maut karena jika Kepmen dan Permen tersebut dilaksanakan maka akan menghancurkan dan membutuh PT Telkom sebagai aset bangsa. Oleh karena akan ada yang terbunuh dan akan ada yang hancur maka sederhana saja, cabut dan batalkan Kepmen dan Permen itu," tegasnya.

Dia tidak melihat satupun keuntungan yang akan didapatkan pemerintah jika peraturan itu dilaksanakan baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan. "Peraturan itu sangat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup rakyat."

Politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini mempertanyakan keinginan Menkominfo Sofyan Djalil yang berkeras menerapkan Kepmen dan Permen tersebut secepatnya.

"Dari hasil kajian yang kami lakukan dikeluarkannya Kepmen dan Permen dengan alasan regulasi dan kompetisi itu jelas-jelas secara sistematis dan terencana merupakan proses penghancuran bisnis PT Telkom," tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, sengaja membiarkan operator-operator lain sepreti Indosat yang milik Singapura ikut 'memiskinkan' PT Telkom sebagai perusahan Telekomunikasi Nasional Republik Indonesia.

Dari catatan yang ada, Effendy mensinyalir spektrum frekuensi atas wilayah udara di Indonesia sekitar 805 adalah milik PT Indosat atau milik Singapura. "Artinya tidak berapa lama lagi, untuk pemakaian frekuensi di udara wilayah Republik Indonesia harus meminta izin dari negara tetangga yaitu Singapura."

Komisi I DPR mendesak pemerintah meminta tanggungjawab operator-operator lain, selain Indosat, untuk segera membangun jaringan untuk penetrasi peningkatan jumlah pengguna telepon.

Selama ini, Komisi I menilai PT Telkom diberikan tanggungjawab untuk membuka jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil sementara operator lain hanya mengincar lahan-lahan 'basah' yang sudah dibuka oleh PT Telkom. (Bisnis Indonesia)

Nah hayo kalau sudah begini gimana ? Bakalan Ribut Lagi Deh TELKOM dengan INDOSAT moga saja XL ga ikut ikut

Baca JUGA :
14/9/2005 15:29 — Biaya rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono dari New York, AS, melalui videokonferensi diperkirakan menelan biaya Rp 426 juta. Yusril Ihza Mahendra mengatakan rapat itu sudah direncanakan sebelumnya.

Liputan6.com, Jakarta: Rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari New York, Amerika Serikat, melalui videokonferensi yang dilakukan kemarin diperkirakan menelan biaya Rp 426 juta. Menurut Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (14/9), videokonferensi tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelumnya dengan menggunakan dua provider yaitu Indosat dan Exelcomindo Pratama [baca: Presiden Membahas Kompensasi BBM]. Yusril menambahkan, Indosat telah memberikan diskon 50-70 persen untuk biaya videokonferensi itu. Sedangkan Execlcomindo memberikan fasilitas tersebut secara gratis.

Sementara itu, untuk kedua kalinya Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menghadiri rapat terbatas melalui videokonferensi itu yang digelar pagi tadi. Ketidakhadiran Kalla ini dikabarkan karena memilih hadir dalam acara Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sedianya, acara itu untuk meresmikan pencanangan program pemberian makanan tambahan bagi anak balita kurang energi dan protein di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusatenggara Barat.

Berdasarkan pantauan SCTV, persiapan menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Golkar ini telah dilakukan pihak DPP Partai Golkar sejak pagi tadi. Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dan sejumlah pintu metal detektor telah terpasang di beberapa sudut tempat acara diselenggarakan. Namun, hingga satu jam setelah jadwal yang ditentukan pukul 10.30 WIB, Kalla belum juga tiba di lokasi.(ZIZ/Tim Liputan 6 SCTV)

BTW : Kenapa yang dipakai milik XL dan Indosat katanya PT. TELKOM aset Bangsa, koq malah memakai milik asing ?